Setelah Proklamasi Kemerdekaan negara Indonesia oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, nyatanya Belanda belum juga mau mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia itu baik secara de facto maupun de yure.
Empat tahun berselang, pengakuan sekaligus penyerahan kedaulatan (soevereiniteitsoverdracht) Belanda atas kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai sebuah entitas negara yang bedaulat secara resmi dilakukan pada 27 Desember 1949, di Istana Dam, Amsterdam, Belanda.
Namun pengakuan dan penyerahan kedaulatan tersebut masih menyisakan permasalahan. Belanda belum mau melepaskan Hollandia (nama Papua Barat periode 1910-1962) sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.
Belanda pada saat itu berdalih bahwa pulau beserta suku-suku yang mendiami Hollandia memiliki kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan bekas wilayah Hindia-Belanda lainnya.
Tak tinggal diam, Presiden Soekarno pun kemudian merancang misi untuk membebaskan tanah ‘Mutiara Hitam’ Irian Barat (akronim yang diberikan Frans Kaisiepo, yakni Ikut Republik Indonesia Anti Nederland/IRIAN) itu dari tangan Belanda.
Strategi pertama yang dilakukan adalah melalui jalur diplomasi dan bila tak menuai keseuksesan, maka terpaksa strategi kedua yang harus ditempuh, yakni dengan jalur konfrontasi.
Langkah awal pembebasan Irian Barat dilakukan Soekarno dengan melakukan perundingan bilateral secara langsung dengan Belanda pada tahun 1950. Namun sayang, cara ini tidak menuai keberhasilan. Bahkan secara sepihak, pada tahun 1952 Belanda memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya.
Kemudian Soekarno membawa permasalahan Irian Barat ini ke forum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) untuk mendapat dukungan Majelis Umum PBB pada tahun 1954. Sayangnya upaya diplomasi di forum PBB ini juga tidak menuai hasil yang diharapkan.
Akhirnya, langkah konfrontasi dengan Belanda pun terpaksa dilakukan di samping tetap melanjutkan langkah diplomasi di forum sidang Majelis Umum PBB demi membebaskan Irian Barat agar kembali kepangkuan Ibu Pertiwi.
Pada tahun 1956 Presiden Soekarno melakukan kunjungan Ke Moskow menemui pimpinan Uni Sovyet, Nikita Khrushchev untuk membicarakan permasalahan Irian Barat dan meminta dukungan negara pimpinan Blok Timur ini.
Tanpa memakan waktu yang lama, Nikita Khrushchev pun menyatakan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meraih cita-citanya untuk membebaskan Irian Barat.
Pada 18 November 1957 dilangsungkan rapat umum untuk membahas masalah pembebasan Irian Barat.
Sebagai langkah awal konfrontasi, pada 5 Desember 1957 seluruh film berbahasa Belanda dilarang tayang di Indonesia. Tak hanya itu, pesawat-pesawat Belanda juga dilarang terbang dan mendarat di seluruh wilayah Indonesia.
Di tahun berikutnya, pada 19 Februari dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. di akhir tahun ini, tepatnya pada 5 Desember 1958 dilakukan penghentian terhadap seluruh kegiatan Kosuler Belanda di Indonesia.
Selama periode 1958 hingga 1959 dilakukan nasionalisasi sekitar 700 perusahaan Belanda di Indonesia. Pada 17 Agustus 1960 Indonesia melakukan pemutusan hunungan diplomatik dengan Belanda.
Pada Desember 1960, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Abdul Harris Nasution mengirimkan misi ke Uni Sovyet untuk mengakuisisi persenjataan dan perlengkapan perang lainnya.
Sebagai dukungan nyata, Moskow pun mengirimkan berbagai persenjataan kepada militer Indonesia.
Mulai tahun 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Sukarno pada 1966, seperti disebutkan RBTH Indonesia, Uni Sovyet tercatat memasok satu kapal penjelajah, 14 kapal perusak, delapan kapal patroli antikapal selam, 20 kapal rudal serta beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam untuk Indonesia.
Tak hanya itu, Moskow juga memasok berbagai kendaraan lapis baja dan amfibi; helikopter; serta pesawat pengebom Tupolev Tu-16 yang dilengkapi dengan misil antikapal AS-1 Kennel/KS-1 Kome untuk mengantisipasi serangan kapal induk HNLMS Karel Doorman milik Belanda.
Dengan adanya dukungan persenjataan yang sangat modern pada saat itu dari Moskow, Indonesia pun memantapkan kebijakan konfrontasinya melawan Belanda pada tahun 1960.
Situasi pun semakin memanas. Serangkaian kebijakan-kebijakan Indonesia terhadap Belanda memicu ditingkatkannya kekuatan militer Belanda dengan mengirim kapal induk HNLMS Karel Doorman ke perairan Irian Barat.
Pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1961, permasalahan Irian Barat pun kembali menjadi topik pembahasan untuk ditemukan jalan keluarnya.
TRIKORA
Sebagai pengejawantahan dari Trikora, pada 11 Januari 1962 dibentuk Komando Operasi yang diberinama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar.
Komando yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto ini berada langsung di bawah ABRI. Komando tersebut merancang Operasi Militer membebaskan Irian Barat yang dikenal dengan nama Operasi Jaya Wijaya. Operasi militer itu terdiri dari tiga tahap, yakni penyusupan atau infiltrasi, serangan besar-besaran atau eksploitasi, dan penegakan kekuasaan Republik Indonesia atau konsolidasi.
Pada tahap infiltrasi dilakukan sampai dengan akhir tahun 1962 dengan melakukan serangan berupa operasi pendaratan di Irian Barat baik dari laut maupun dengan melakukan penerjunan statik yang menjadikan wilayah Fak-fak, Kaimana, Sorong, Teminabuan dan Merauke sebagai target operasi.
Pada 15 Januari 1962 terjadi pertempuran sengit di laut Arafuru antara Angkatan Laut Indonesia dengan militer Belanda. Tiga KRI yang berlayar di laut itu, KRI Matjan Tutul (650), KRI Matjan Kumbang (653) dan KRI Harimau (654) yang sedang melakukan patroli dihajar oleh dua kapal perusak serta pesawat jenis Neptune dan Frely Belanda.
Untuk menyelamatkan dua kapal lainnya, Komodor Yos Sudarso sebagai pimpinan armada-armada kapal tersebut melakukan manuver untuk mengalihkan perhatian musuh agar hanya memusatkan perhatian mereka hanya pada KRI Matjan Tutul, kapal tempat ia berada.
Benar saja, KRI Matjan Kumbang dan KRI Harimau berhasil selamat, namun KRI Matjan Tutul tenggelam bersama Komodor Yos Sudarso dan awak lainnya. Sejak insiden tersebut, operasi pembebasan Irian Barat semakin berkobar. Selama masa puncak konfrontasi, Subandrio yang fasih berbahasa Rusia dan saat itu menjabat menteri luar negeri terbang menuju Moskow untuk meminta dukungan Soviet.
Khrushchev mendeskripsikan permasalahan yang berujung pada konfrontasi ini dalam memoarnya yang dilansir RBTH INdonesia. “Saya bertanya kepada Subandrio, ‘Seberapa besar kemungkinan kesepakatan (dengan Belanda) bisa tercapai?’,” tanya Khruschev kepada Subandrio dalam tulisannya.
“Dia menjawab, ‘Tidak terlalu besar.’ Saya bilang, ‘Jika Belanda tidak bisa bersikap rasional dan memilih terlibat dalam operasi militer, ini akan menjadi perang yang pada batas tertentu, bisa berfungsi sebagai medan pembuktian bagi pilot-pilot kami yang menerbangkan pesawat tempur yang dilengkapi dengan rudal. Kita akan melihat bagaimana rudal kami bekerja’.”
Sayangnya pada 18 Agustus 1962 sebelum Operasi Jaya Wijaya sempat dilaksanakan, datang perintah dari Soekarno untuk menghentikan kontak tembak menyusul ditandatanganinya kesepakatan terkait Irian Barat antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda pada 15 Agustus di markas besar PBB, New York, AS.
Amerika Serikat memiliki peran dalam terlaksananya kesepakatan tersebut dengan menekan Belanda untuk menyetujui kesepakatan itu untuk menghindari dampak konfrontasi yang lebih jauh, yakni berhadapannya AS dengan Sovyet.
Sisi lainnya adalah, AS tidak ingin terlihat mendukung penjajahan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia.
“Situasi benar-benar berubah ketika Indonesia dipersenjatai oleh Sovyet. Ini menjadi momen berakhirnya kekuasaan Belanda di Irian Barat,” tutur Clarice Van den Hengel, seorang peneliti dan ahli Indonesia yang tinggal di Den Haag, kepada RBTH.
Kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa Irian Barat untuk sementara waktu diserahkan pada PBB melalui otoritasnya, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) dan akan diadakan referendum (Penentuan Pendapat Rakyat/Pepera) di Irian Barat pada tahun 1969.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, proses pengembalian Irian Barat ke pemerintah RI ditempuh melalui beberapa tahap, yaitu: periode 1 Oktober -31 Desember 1962 menjadi masa pemerintahan UNTEA bersama Kerajaan Belanda; periode 1 Januari 1963- 1 Mei 1963 merupakan masa pemerintahan UNTEA bersama pemerintah RI; dan terhitung mulai 1 Mei 1963, wilayah Irian Barat sepenuhnya berada di bawah kekuasaan NKRI.
Sementara pada tahun 1969, hasil dari diselenggarakan act of free choice atau Perpera, mayoritas rakyat Irian Barat menyatakan tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya, hasil dari Pepera itu dibawa oleh Diplomat PBB, Ortis Sanz (yang menyaksikan setiap tahap Perpera) untuk dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB mengesahkan pun hasil Perpera tersebut.
Tag :
Peristiwa
0 Comments for "Misi Membebaskan Tanah Papua Dari Cengkraman Belanda Bersama Uni Soviet"
*Berkomentarlah yang Baik dan Sopan
*Silahkan Beri Tanggapan Sesuai Topik Artikel diatas
*Dilarang SPAM dan Menyertakan Link Aktif